Utang Negara

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

            Utang Negara atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu Negara yang diperoleh dari para kreditor di luar Negara tersebut. Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup deficit anggaran pendapatan dan belanja Negara, akibat pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Pinjaman luar negeri adalah semua pinjaman yang menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap pihak luar negeri baik dalam valuta asing maupun dalam rupiah. Termasuk dalam pengertian pinjaman luar negeri adalah pinjaman dalam negeri yang menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap pihak luar negeri. Pinjaman luar negeri yang diterima pemerintah, dimaksudkan sebagai pelengkap pembiayaan pembangunan, disamping sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri berupa hasil perdagangan luar negeri, penerimaan pajak dan tabungan baik tabungan masyarakat dan sector swasta. Salah satu masalah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dihadapi Negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah keterbatasan modal dalam negeri.

1.2  Rumusan Masalah

Ø  Macam dan cirri hutang Negara

Ø  Sumber pinjaman Negara

Ø  Kebijakan yang mengatur hutang Negara dan

Ø  Penyebab hutang Negara

1.3  Tujuan

            Tujuan kami menulis makalah ini untuk menambah wawasan kami sebagai mahasiswa tentang utang Negara serta memenuhi tugas dari mata kuliah keuangan public.

BAB 2
PEMBAHASAN

2.1 Sejarah Singkat Utang Pemerintah Indonesia

            Eksploitasi sumber-sumber algaria perusahaan-perusahaan transnasional Amerika di Indonesia, telah berlangsung semenjak periode sejarah penjajahan hingga sekarang. Untuk kepentingan itulah Amerika Serikat senantiasa melakukan intervensi politik dan militer terhadap perkembangan situasi di Indonesia semenjak masa perang revolusi kemerdekaan Nasional Indonesia di tahun 1945 hingga sekarang.

            Dengan di fasilitasi pemerintahan koloniali hindia-belanda terutama setelah diberlakukannya Agrarische Wet pada tanggal 9 april 1870, perusahaan – perusahaan transnasional Amerika Serikat Caltex (California Texas Oil Corporation), pada tahun 1920-an telah meneguk laba di tengah kemelaratan rakyat Indonesia di bawah penindasan kolonialisme belanda.

            Untuk itulah paska proklamasi kemerdekaan Indonesia, Amerika Serikat merestui bahkan kendaraan dan seragam serdadu Belanda dituliskan US marines – invasi militer belanda. Namun kemudian untuk menghindarkan wilayah-wilayah eksplorasi perusahaan – perusahaan transnasional Amerika terkena taktik bumi hangus dari kekuatan – kekuatan pemuda revolusioner bersenjata, Amerika memfasilitasi perundingan Indonesia – Belanda dan lewat konferensi meja bundar di Den Haag Belanda pada tahun 1949, wakil Amerika Serikat, Merle Cohran sebagai moderator, memihak belanda dan menuntut dua hal dari Indonesia. Cohran memaksa Indonesia menanggung hutang hindia belanda sebesar 1,13 miliar dollar Amerika. Sekitar 70 peren dari jumlah itu adalah hutang pemerintah colonial, yang 42 persennya merupakan biaya operasi militer dalam menghadapi revolusi pemuda Indonesia. Indonesia juga harus bersetuju semua investasi Belanda dan pihak asing lainnya di Indonesia akan dilindungi, tadinya Indonesia dijanjikan akan mendapat bantuan yang cukup besar dari Amerika Serikat untuk melunasi utang tersebut terbukti kosong belaka ketika ternyata yang diberikan hanya 100 juta dollar Amerika dalam bentuk kredit ekspor-impor yang harus dibayar kembali, namun dalam konteks kedaulatan nasional, konsesi paling penting yang dipaksakan Cohran adalah setengah bagian New Guinea (Irian Barat) yang secara geografis merupakan bagian Hindia – Belanda yang tidak diserahkan kepada Indonesia karena akan dibicarakan kemudian oleh Indonesia dan Belanda dalam waktu satu tahun.

2.2 Bentuk – Bentuk Pinjaman Luar Negeri

            Bentuk pinjaman luar negeri dapat dilihat dari dua aspek, antara lain :

1.      Sumber Dananya

            Bisa dilihat dari sumber dananya, pinjaman luar negeri dapat dibedakan menjadi :

a.       Pinjaman Multilateral : yaitu pinjaman yang berasal dari badan-badan internasional, misalnya World Bank, Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB)

b.      Pinjaman Bilateral : yaitu pinjaman yang berasal dari Negara-negara baik yang tergabung dalam CGI maupun antar Negara secara langsung (intergovernment)

c.       Pinjaman Sindikasi : yaitu pinjaman yang diperoleh dari beberapa bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) internasional. Pemberian pinjaman tersebut dikoordinir oleh satu bank / LKBB yang bertindak sebagai sindication leader. Pinjaman ini biasanya dalam jumlah besar dan bersifat komersil misalnya dengan tingkat suku bunga yang mengambang. Syarat-syarat pinjaman dituangkan dalam loan agreement merupakan consensus dan kesepakatan diantara pemberi pinjaman.

2.      Segi Persyaratannya

            Bila dilihat dari segi persyaratannya , pinjaman luar negeri dapat dibedakan menjadi :

a.       Pinjaman Lunak : yaitu pinjaman luar negeri pemerintah dalam rangka pembiayaan proyek-proyek pembangunan. Pinjaman lunak biasanya diperoleh dari Negara-negara yang tergabung dalam kerangka CGI maupun non CGI. Pengertian dengan dana sendiri atau dana pendampingan oleh pemerintah RI. Fasilitas kredit ekspor dapat dalam bentuk Suppliers Credit atau Buyers Credit.

b.      Purchase Installment Sale Agreemet : yaitu pinjaman yang diberikan oleh perusahaan leasing untuk pembiayaan proyek pembangunan tertentu yang dituangkan dalam bentuk persetujuan jual beli dengan pembayaran angsuran. Besarnya pinjaman PISA adalah 100% dari nilai proyek.

c.       Pinjaman Komersial : yaitu pinjaman yang dterima dengan syarat yang ditetapkan berdasarkan kondisi pasar uang dan pasar modal internasional. Pinjaman ini lazim pula disebut cash loan karena pinjaman diterima dalam bentuk uang tunai dan penggunaannya lebih fleksibel atau tidak mengikat. Jumlah pinjaman komersial umumnya berjumlah besar karena pemberi pinjaman berupa sindikasi yang anggotanya terdiri atas perbankan dan lembaga-lembaga keuangan internasional.

Beberapa pertimbangan bagi pemerintah dalam menerima pinjaman komersial ialah :

1.       mendukung penganekaragaman pinjaman atau memperluas sumber pinjaman yaitu memperoleh pinjaman dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.

2.      Jumlah pinjaman relative lebih besar dan tatacara penarikannya lebih mudah.

3.      Penggunaan dana tidak terikat pada satu proyek tertentu namun lebih fleksibel, baik untuk di investasikan kembali, untuk membiayai proyek atau memperkuat cadangan devisa.

2.3  Macam & Ciri Dari Utang Negara

            Beberapa macam dari utang Negara :

·         Reproductive Debt è dijamin seluruhnya oleh kekayaan Negara dan sama besarnya.

·         Dead Wight Debt è Utang tanpa jaminan kekayaan.

·         Pinjaman sukarela dan pinjaman paksa.

·         Pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

·         Suku bunga pinjaman.

2.4  Masalah Yang Menyebabkan Utang Negara

            Beberapa masalah yang timbul akibat terjadinya utang luar negeri, antara lain :

1)      Banyak modal yang dibutuhkan untuk membangun sarana dan prasarana. Pemerintah merupakan penggerak utama perekonomian di sebagian besar Negara – Negara yang sedang berkembang, oleh karena itu pemerintah membutuhkan banyak modal untuk membangun berbagai prasarana dan sarana, namun kemampuan financial atau keuangan yang dimiliki pemerintah masih terbatas atau kurang, disinilah munculnya utang kepada luar negeri.

2)      Pemerintah Indonesia harus menambah utang luar negeri yang baru untuk membayar utang luar negeri yang lama telah jatuh tempo.

3)      Datanganya modal dari luar negeri, modal dari luar negeri dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional pemerintah, sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional. Tetap pada sisi lain, diterimanya modal asing tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah dalam jangka panjang, baik ekonomi maupun politik bahkan pada beberapa Negara yang sedang berkembang menjadi beban yang seolah – olah tak terlepaskan, yang justru menyebabkan berkurangnya tingkat kesejahteraan rakyatnya.

2.5 Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Utang Negara

            Ada dua sector yang diperhatikan untuk mengatasi utang Negara, yaitu : kebijakan pemerintah dalam sector ekonomi makro dalam sector ekonomi mikro. Sector ekonomi makro menganalisis masalah tentang keseluruhan kegiatan perekonomian sedangkan sector ekonomi mikro menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian.

1.      Permasalahan Ekonomi Makro

a.       Masalah Kemiskinan dan Pemerataan

            Upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan ini melalui berbagai cara, misalnya Program IDT (Inpres Desa Tertinggal), KUK (Kredit Usaha Kecil), KMKP(Kredit Modal Kerja Permanen), PKT(Program Kawasan Terpadu), GN-OTA dan program wajib belajar.

b.      Krisis Nilai Tukar

            Dalam menghadapi nilai krisis tukar uang ini dengan melakukan intervensi di pasar untuk menyelamatkan cadangan devisa yang semakin menyusut. Pemerintah menerapkan kebijakan nilai tukar yang mengambang bebas sebagai pengganti kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali.

c.       Masalah Utang Negara

            Untuk mengatasi ini, pemerintah melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri dengan pihak meminjam. Pemerintah juga menggandeng lembaga-lembaga keuangan internasional untuk membantu menyelesaikan masalah ini.

d.      Masalah Inflasi

            Masalah inflasi dibedakan menjadi dua yaitu :

·         Kebijakan Moneter :  yaitu segala kebijakan pemerintah di bidang moneter (keuangan) yang dilakukan melalui Bank Indonesia dengan cara mengatur jumlah uang yag beredar, melalui kebijakan pemerintah dapat mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi bertumbuh, sekaligus mengendalikan inflasi.

·         Kebijakan fisikal : yaitu kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

e.       Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

            Untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan, pemerintah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memiliki kehlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, pembukaan investasi baru, terutama yang bersifat padat karya, pemeberian informasi yang cepat mengenai lapangan kerja.

f.       Masalah Perbankan dan Kredit Macet

            Oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan bank yang mengalami masalah likuiditas tersebut dengan memberikan bantuan likuiditas. Namun untuk mengendalikan laju inflasi, bank sentral harus menarik kembali uang tersebut memulai operasi pasar terbuka. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan suka bunga SBI.

2.      Permasalahan Ekonomi Mikro

a.       Masalah Harga Beras

            Salah satu campur tangan pemerintah dalam permasalahan ini ialah kebijakan pemerintah mengenai harga dasar dan harga tertinggi. Tujuan penentuan harga dasar adalah untuk membantu produsen, sedangkan harga tertinggi untuk membantu konsumen.

b.      Meningkatnya Permintaan Beras

            Untuk mengatasi pasokan beras ini, pemerintah melakukan program impor beras melalui tender terhadap beberapa perusahaan swasta nasional dan asing.

c.       Kenaikan Harga BBM / Bahan Bakar Minyak

            Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah bersama para asosiasi pengusaha angkutan melakukan penyesuaian tarif angkutan umum dengan menetapkan tarif resmi bagi para pengusaha bus kota, angkutan kota dan taksi. Besarnya tarif resmi ini tentu tidak memberatkan konsumen atau juga tidak merugikan pengusaha angkutan umum.

2.6  Dampak Hutang Luar Negeri Indonesia

            Pertama, dampak langsung dari utang yaitu cicilan bunga yang semakin mencekik. Kedua, dampak yang paling hakiki dari utang tersebut yaitu hilangnya kemandirian akibat keterbelengguan atas keleluasaan arah pembangunan negeri, oleh si pemberi pinjaman. Dapat dilihat pula dengan adanya indicator baku yang ditetapkan oleh Negara-negara donor, seperti arah pembangunan yang ditentukan. Baik motifnya politis maupun motif ekonomi itu sendiri.

            Pada akhirnya arah pembangunan kita memang penuh kompromi dan disetir, membuat Indonesia makin terjepit dan terbelenggu dalam kebijakan – kebijakan yang dibuat Negara donor. Hal ini sangat beralasan karena mereka sendiri harus menjaga, mengawasi dan memastikan bahwa pengembalian dari pinjaman tersebut plus keuntungan atas pinjaman, mampu dikembalikan. Alih-alih untuk memfokuskan pada kesejahteraan rakyat, pada akhirnya adalah konsep asal jalan pada periode kepemimpinannya, juga makin membuat rakyat terjepit karena mengembalikan pinjaman tersebut diambil dari pendapatan Negara yang seharusnya untuk dikembalikan kepada rakyat yaitu kekayaan Negara hasil bumi dan pajak.

Selain memberikan dampak seperti yang diatas, utang Negara memiliki berbagai dampak baik positif maupun negative yaitu :

Dampak Positif

            Dalam jangka pendek, utang Negara sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup deficit anggaran pendapatan dan belanja Negara, yang diakibatkan oleh pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan adanya utang Negara dapat membantu pembangunan Negara Indonesia, dengan menggunakan tambahan dana dari Negara lain. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dampak Negatif

            Dalam jangka panjang utang luar negeri dapat menimbulkan berbagai macam persoalan ekonomi ekonomi Negara Indonesia, salah satunya dapat menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh (inflasi). Utang luar negeri dapat memberatkan posisi APBN RI, karena utang Negara tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Negara akan di cap Negara miskin dan tukang utang, karena tidak mampu untuk mengatasi perekonomian Negara sendiri, (hingga membutuhkan campur tangan dari pihak lain).

Selain itu utang Negara bisa memberikan manfaat sebagai berikut :

1.      Membantu dan mempermudah Negara untuk melakukan kegiatan ekonomi.

2.      Sebagai penurunan biaya bunga APBN.

3.      Sebagai sumber investasi swasta.

4.      Sebagai pembiayaan Foreign Direct Investment (FDI) dan kedalaman pasar modal.

5.      Berguna untuk menunjang pembangunan nasional yang dimiliki oleh suatu Negara.

  

2.7  Mengapa Indonesia Masih Perlu Berutang ?

            Pemerintah tetap masih harus berhutang pada tahun 2017. Utang diperlukan untuk membayar suku bunga utang yang telah menumpuk. Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara 2017 yang telah dibacakan presiden Joko Widodo disebutkan, pemerintah akan membayar bunga utang yang sebesar Rp221,4 triliun. Angka itu meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp191,2 triliun. Menurut menteri keuangan Sri Mulyani, utang pemerintah selama ini banyak digunakan untuk membayar atau mencicil utang dimasa lalu, bukan untuk kegiatan produktif. “Indonesia mengalami deficit keseimbangan Primer Rp111,4 triliun, APBN yang punya keseimbangan primer deficit dianggap APBN kurang sehat, jadi pengelolaan APBN harus hati-hati” ya begitulah kata Sri Mulyani

2.8  Solusi Terhadap Ketergantungan Utang Luar Negeri

            Pertama, meningkatkan daya beli masyarakat, yakni melalui pemberdayaan ekonomi perdesaan dan pemberian modal usaha kecil seluasnya. Dengan peningkatan daya beli masyarakat ini membuat barang – barang hasil buatan dalam negeri terjual habis, tentu akan memerikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. apalagi yang terjual dan laku terbeli itu produk hasil ekonomi perdesaan dan usaha kecil, tentu akan membuat perkembangan yang signifikan bagi kemajuan usaha perdesaan dan usaha kecil sehingga mampu bersaing dengan produk asing. Keuntungan lain dari peningkatan daya beli masyarakat yaitu perputaran uang akan lebih banyak terdapat di dalam negeri sehingga uang ini akan menambah pendapatan Negara dan pajak.

Kedua, meningkatkan pajak secara progresif terhadap barang mewah dan impor. Realitas yang ada saat ini pemerintah mengambil pajak barang mewah.

Ketiga, menggalakan kebanggaan akan produksi dalam negeri, meningkatkan kemauan dan kemampuan ekspor produk unggulan dan membina jiwa kewirausahaan masyarakat.

            Dan yang terakhir mengembangkan sumber daya manusia berkualitas dan menempatkan kesejahteraan yang berkeadilan dan merata sebagai landasan penyusunan operasionalisasi pembangunan ekonomi. pepatah mengatakan “orang bodoh dekat kemiskinan” ini tentu sesuai dengan realitas yang ada di Indonesia, banyak anak kecil di kolong jembatan dan perhentian lampu merah tidak bersekolah malah mencari nafkah membantu orangtuanya. Ditambah lagi dengan harga pendidikan Indonesia yang mahal tentu akan menambah daftar panjang orang – orang bodoh baru yang akan bernasib sama, padahal Negara kita akan menghadapi perdagangan bebas, sungguh ironi bila Negara kita hanya bergantung pada Negara lain. Bila kita cermati dengan tingkat pendidikan tinggi rata-rata penduduknya akan memberikan penghasilan yang besar bagi penduduk dan akan memperkuat ekonomi nasional melalui pengurangan tenaga kerja luar negeri. Bila kesejahteraan penduduk besar tentu akan memberikan pajak sangat besar sehingga negeri ini memperoleh pendapatan yang besar.

            Dari solusi ekonomi nasionalis populis tersebut akan berhasil bila ada sinergi antara legislative, eksekutif dan yudikatif. Tidak lupa hal terpenting yakni adanya kemauan rakyat untuk berubah dan bergerak bersama untuk menghasilkan Negara Indonesia yang mandiri dan bertekad mengakhiri utang luar negeri.

BAB 3
PENUTUP

Kesimpulan

            Utang Negara atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu Negara yang diperoleh dari para kreditor di luar Negara tersebut. Perbaikan ekonomi dapat ditempuh dengan keterpaduan antara reformasi moral para pelaku bisnis, penyelenggara Negara dan perubahan struktur yang efisien. Pemborosan dan perilaku konsumtif individu masyarakat dan para penyelenggara Negara dalam menyusun anggaran dan Negara juga dibarengi dengan menghilagkan tindak korupsi dan tindakan merugikan orang lain. Peran positif pemerintah dan kepercayaan masyarakat merupakan modal awal yang sangat berharga sebagai niatan baik dalam menjalankan pembangunan untuk menciptakan masyarakat adil, makmur serta sejahtera.

           

Daftar Pustaka

%20UTANG%20LUAR%20NEGRI.html

%20_%20MAKALAH%20HUTANG%20PIUTANG.html

FAKTOR%20PENYEBAB%20UTANG%20LUAR%20NEGERI.html

MASALAH HUTANG LUAR NEGERI INDONESIA DAN ALTERNATIF SOLUSINYA.pdf

Pengaruh-hutang –luarnegeriterhadapperekonomian.pdf