Sejarah Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

            Dumairy (1996) mengatakan bahwa Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur

1.      Manusia sebagai subjek .

2.      Barang – barang ekonomi sebagai objek.

3.      Serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi.

             Adapun pengertian lain untuk sistem ekonomi ini, salah satunya sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga atau pranata (ekonomi, sosial, politik, ide-ide) yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya yang ditujukan kearah pemecahan masalah – masalah : produksi, distribusi dan konsumsi yang merupakan problem dasar setiap perekonomian.

            Ilmu ekonomi ialah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Masalah ekonomi adalah ketidak seimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan tersebut kemudian menyebabkan kelangkaan.

            Kata “ekonomi” sendiri berasal dari kata yunani oikos yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan nomos atau “peraturan, aturan hukum” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga”. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja.

            Secara umum, subyek dalam ekonomi dapat dibagi dalam beberapa cara, yang paling terkenal mikroekonomi vs makroeekonomi. Ekonomi juga difungsikan sebagai ilmu terapan dalam manajemen, keluarga, bisnis dan pemerintah. Teori ekonomi juga dapat digunakan dalam bidang bidang moneter, seperti misalnya penelitian perilaku kriminal, penilitian ilmiah, dan kematian, politik, kesehatan, pndidikan, dan keluarga. Hal ini dimungkinkan karena pada dasarnya ekonomi seperti yang telah disebutkan diatas adalah ilmu ekonomi ilmu yang mempelajari pilihan manusia. Banyak teori yang dipelajari dalam ilmu ekonomi diantaranya adalah :

v  Teori pasar bebas

v  Teori lingkaran ekonomi

v  Invisible hand

v  Informatic economy

v  Daya tahan ekonomi

v  Merkantilisme

            Ada sebuah peningkatan trend yang dimana orang mengaplikasikan ide dan metode ekonomi dalam konteks yang lebih luas.. focus analisis ekonomi adalah “pembuat keputusan” dalam berbagai bidang dimana orang dihadapi dengan pelihan – pilihan. Misalnya bidang pendidikan, pernikahan, kesehatan, hukum, kriminal dan agama. Garry Becker dari University Of Chicago adalah perintis trend ini. Dalam artikel – artikelnya ia menerangkan bahwa ekonomi seharusnya tidak ditegaskan melalui pokok persoalannya, tetapi sebaiknya ditegaskan sebagai pendekatan untuk menerangkan prilaku manusia. Pendapatnya ini terkadang digambarkan sebagai ekonomi imperialis oleh beberapa kritikus.

            Banyak ahli mainstream merasa bahwa kombinasi antara teori dengan data yang sudah cukup untuk membuat kita mengerti fenomena yang ada didunia. Imu ekonomi akan mengalami perubahan besar dalam ide, konsep dan metodenya walaupun menurut pendapat kritikus, kadang – kadang perubahan tersebut malah merusak konsep yang benar sehingga sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Hal ini menimbulkan pertanyaan “apa seharusnya dilakukan para ahli ekonomi ? “(ilmu ekonomi – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm)”

BAB 2
PEMBAHASAN

1.      Sejarah Perkembangan Sistem Ekonomi di Indonesia

v  1950 – 1959 : sistem ekonomi liberal (masa demokrasi liberal)

v  1959 – 1966 : sitem ekonomi etatisme (masa demokrasi terpimpin)

v  1966 – 1998 : sistem ekonomi pancasila (demokrasi ekonomi)

v  1998 – sekarang : sistem ekonomi pancasila (demokrasi terpimpin)

            Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat Negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu di usir oleh Belanda, lalu Belanda yang berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga kini. Untuk menganalisa sejarah perekonomian Indonesia, rasanya perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi beberapa periode, berdasarkan perubahan – perubahan kebijakan yang mereka berlakukan di Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia pada saat itu).

            Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), belanda yang saat itu menganut paham merkantilis benar – benar menancapkan kukunya di Hindia Belanda. Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesame pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imprialis lain seperti EIC (inggris).

            Untuk memudahkan aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :

a)      Hak mencetak uang

b)      Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai

c)      Hak menyatakan perang dan damai

d)     Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri

e)      Hak untuk membuat perjanjian dengan raja – raja

Orde Lama

Masa pasca kemerdekaan (1945 – 1950)

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :

            Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerinta RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang penduduk jepang. Kemudian pada tanggal 6 maret 1946, panglima AFNEI (Allied Forces For Netherlands East Indies / pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah – daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

            Adanya blockade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI yang menyebak kas Negara kosong dan eksploitasi besar – besaran dimasa penjajahan.

Usaha – usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulita – kesulitan ekonomi, antara lain :

1.      Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada juli 1946.

2.      Upaya menembus blockade dengan diplomasi beras ke India, mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika dan menembus blockade belanda di sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

3.      Konferensi ekonomi, februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menggulangi masalah – masalah ekonom yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan – perkebunan.

4.      Rekontruksi dan rasionalisasi Angkatan perang (RERA) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang – bidang produktif.

Masa Demokrasi Liberal (1950 – 1957)

            Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip – prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai dengan teori – teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru  merdeka.

Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1967)

            Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala – galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik dan ekonomi. akan tetapi, kebijakan – kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah dimasa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :

a)      Devaluasi yang diumukan pada pada 25 agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut : uang kertas pecahan Rp500 menjadi Rp50, uang kertas pecahan Rp1000 menjadi Rp100, dan semua simpanan di Bank yang melebihi Rp25.000 dibekukan.

b)      Pembentukan Deklarasi Ekonomi (DEKON) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961 – 1962 harga barang naik 400% .

c)      Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp1000 menjadi Rp1, Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Orde Baru

            Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilitas politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan Negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal tahun 1966 tingkat inflasi kurang lrbih 650% per tahun. Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana masalah sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha non pribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilahlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salah satu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi – kondisi dan masalah – masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah era Keynes di Indonesia.

Orde Reformasi

            Pemerintahan Presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan maneuver – maneuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi.  Kebijakan – kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan Negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang di wariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN(Korupsi, Kolisi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

            Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, masalah – masalah yang mendesak untuk di pecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegak hukum. Kebijakan – kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan – persoalan ekonomi antara lain :

a)      Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$5,8 milyar pada pertemuan paris club ke -3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negri sebesar 116,3 triliun.

b)      Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan Negara didalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan Negara intervensi kekuatan – kekuatan politik dan mengurangi beban Negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1% . Namun kebijakan yang memicu banyak kontrovensi, karena BUMN yang diprivatisasikan dijual ke perusahaan asing.

            Dimasa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), akan tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberatasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir 2 kali menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

            Kebijakan controversial pertama presiden SBY adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikan harga BBM. Kebijakan ini di latar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sector pendidikan dan kesehatan, serta bidang – bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan controversial pertama menimbulkan kebijakan controversial yang ke dua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ketangan yang berhak, dan pembagiannya banyak menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur masal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructur Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala – kepala daerah.(Sejarah Perkembangan Ekonomi di Indonesia.htm).

2.      Pelaku dan Model - Model Ekonomi

1)      Produsen atau pengusaha : kegiatan pelaku ini dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen dan kepentingan produsen yang utama adalah meraih laba.

2)      Konsumen : kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan konsumsi. Kepentingan konsumen adalah memenuhi kebutuhannya dengan menperhitungkan keterjangkauan daya belinya.

3)      Lembaga Perbankan dan Keuangan : kepentingan lembaga perbankan adalah memfasilitasi proses transaksi dan menyediakan sumber pembelanjaan.

4)      Badan Publik dan Pemerintah : dalam sistem perekonomian suatu Negara lembaga public dan pemerintah berfungsi untuk menjaga kepentingan masyarakat secara umum, menjadi wasit dalam sistem perekonomian pasar, dan mungkin juga memberikan pelayanan public yang tidak ditangani oleh sector swasta.

            Sedangkan model – model dalam perekonomian pasar, dan mungkin juga memberikan pelayanan public yang tidak ditangani oleh factor swasta.

            Sedangkan model – model dalam perekonomian, kita mengenal model perekonomian tertutup (3 sektor) dan model perekonomian terbuka (4 sektor). Untuk lebih jelasnya model kedua tersebut sebagai berikut :

Model Perekonomian Tertutup

            Produsen dan konsumen, secara sederhana akan melakukan kegiatan penjualan dan pembelian dipasar yang saling mendukung untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing – masing. Untuk menfasilitasi kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi ini secara efektif maka sistem perekonomian memerlukan lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal, lembaga asuransi, lembaga penjamin, pegadaian atau lembaga keuangan mikro yang terdapat di daerah perdesaan.

            Pergerakan sector ekonomi dari produsen perkembangannya dapat diketahui secara tidak langsung dengan memonitor antara lain data perkembangan pemberian fasilitas kredit baru oleh perbankan nasional dan data perkembangan produksi dari berbagai kegiatan sector ekonomi. dalam sistem perekonomian sederhana tersebut dalam keadaan normal dan biasanya akan berjalan dengan sendirinya, tanpa perlu pengaturan yang ketat dari pemerintah. Pasar dapat mengatur segalanya dengan baik dan sempurna. Pasar se olah – olah dalam sistem perekonomian ini akan bekerja secara otomatis melalui tangan kuat yang mengaturnya dari luar, bisa disebut dengan the invisible hand.

            Kenyataan dilapangan , mekanisme pasar tidak dapat memberikan jaminan bahwa model sistem perekonomian sederhana ini dapat berjalan dengan sempurna, tanpa distorsi atau kerugian bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. di banyak Negara berkembang umumnya, terdapatnya kenyataan mekanisme pasar bebas yang tetap menghasilkan banyak kekurangan, kejanggalan, maupun kecurangan atau kerugian di pihak konsumen. Dalam hangka panjang sering terjadi kecenderungan pengelompokan produsen tertentu yang menguasai pangsa pasar secara dominan. Guna menetralisir atau mengurangi kemungkinan kerugian tersebut, maka diperlukan peran pemerintah atau lembaga public yang berfungsi melakukan koreksi – koreksi atas sistem pasar yang tidak efisien dan tidak adil. (Jurnal Ekonomi & Pendidika, Volume 6 Nomor 2, November 2009 Supriyanto)

Model Perekonomian Terbuka

            Dalam sistem perekonomian yang terbuka, kita melihat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangannya ke Negara lain atau sebaliknya melakukan kegiatan impor keperluan bahan mentah dan bahan penolong maupun komponen mesin atau barang jadi dari luar Negara kita.

            Dalam model ini jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari sector luar negeri, seperti halnya kreditor – kreditor swasta luar negeri dan lembaga keuangan internasional, seperti Asia Development Bank (ADB), world Bank International Monetary Fund (IMF). Saat ini kita dihadapi pada sistem perekonomian yang semakin menyatu (the Boderless Economy), yang biasa disebut dengan the global economy. Isu globalisasi dan perekonomian ini.  Kegiatan para pelaku ekonomi dari luar negeri ini dapat diketahui dan dimonitor perubahannya melalui analisis pendapatan nasional, laporan neraca APBN dan laporan secara transaksi berjalan.

3.      Kapitalisme dan Tragedi Ekonomi

            Di era kapitalisme seperti saat ini. Setiap manusia yang tinggal di atas muka bumi ini sudah bisa melihat, memahami dan merasakan bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh kapitalisme global. Mereka akan langsung bisa menjawab ketika ditanya tentang wajah ekonomi yang berlangsung saat ini, walaupun tidak bisa memberikan istilah yang tepat untuknya. Setiap orang langsung dapat mendeteksi bahwa ketidak beresan dari tata ekonomi yang berlangsung saat ini. Wajah ekonomi saat ini terus berjalan menuju kepada dua kutub yang sangat berlawanan. Satu kutub telah membawa mereka yang kaya menjadi semakin kaya, sedangkan kutub lain terus menyeret mereka yang miskin semakin menjadi miskin dengan jumlah kebutuhan yang semakin membengkak. Untuk menunjukan keterkaitan ajaran kapitalisme dengan tragedy ekonomi yang saat ini berkembang, analisis yang pernah dilakukan Karl Marx sesungguhnya sudah cukup ampuh untuk dapat memahami fenomena tersebut. Ada dua teori penting dari Karl Marx yang perlu kita fahami bersama, yaitu:

Surplus Labor and Value Theory

            Marx berangkat dari pandangan nilai (Value) terhadap barang dan jasa, Marx melihat bahwa dengan adanya perubahan pola produksi dari sistem yang primitive kepada sistem yang modern, maka muncul ketidak adilan dalam ekonomi.

Pada produksi yang primitive, ditandai dengan :

1)      Kepemilikan bersifat individual.

2)      Produksi bersifat individual.

3)      Penjual bersifat individual.

4)      Pembagian keuntungan juga bersifat individual.

Sedangkan pada produksi yang modern, ditandai :

1)      Kepemilikan bersifat individual

2)      Produksi bersifat kolektif

3)      Penjualan bersifat kolektif

4)      Pembagian keuntungan bersifat individual.

            Dalam pola produksi modern, yang bekerja adalah buruh-buruh  perusahaan. Majikan sebagai pemilik perusahaan yang menikmati seluruh keuntungan yang di hasilkan oleh perusahaan. Sementara itu tenaga para buruh hanya dianggap sebagai bagian dari komponen biaya produksi. Dalam teori ekonomi kapitalisme, untuk memperoleh keuntungan yang maksimum, maka caranya adalah dengan menekan biaya produksi. Dengan demikian, ekonomi kapitalisme adlah ekonomi yang sangat dzalim terhadap kaum buruh dan menjadi surge bagi kapitalis.

The Law Of Capital Accumulations

            Dalam persaingan bebas, menurut Marx, perusahaan yang besar akan senantiasa memakan perusahaan kecil. Oleh karena itu, jumlah majikan akan semakin berkurang, sebaliknya jumlah kaum buruh akan semakin banyak. Demikian juga, jumlah perusahaan yang besar juga akan semakin sedikit, namun akumulasi kapitalnya akan semakin besar. Jika jumlah buruh semakin banyak, maka akan berlaku hukum upah besi (the iro wages law). Dengan demikian, nasib kaum buruh akan semakin tertindas sedangkan para kapitalis akan semakin ganas dan serakah.

            Perkembangan kapitalisme global di abad ini sudah semakin canggih dan kompleks. Keserakahan kaum kapitalis tidak hanya sampai pada pemerasan kaum buruh dan pencaplokan pengusaha kelas teri, namun keserakahan mereka sudah menerobos dan dan menjarah kebanyak sector, terlebih lagi didukuh oleh banyak fasilitas dan lembaga yang mereka cipatakan sendiri. Menurut Triono(2007) berbagai sector maupun lembaga itu diantaranya adalah.

1.      Sector Keuangan

            Kaum kapitalis tidak hanya ingin membesar, tatapi mereka juga ingin membesar dengan cepat. Caranya ialah dengan menciptakan lembaga perbankan dan pasar saham. Fungsi utamanya adalah untuk mengeruk dana masyarakat dengan cepat, sehingga dapat segera mereka memanfaatkan untuk menammbah modal perusahaannya agar bisa cepat besar dan menggurita.

2.      Sector Kepemilikan Umum

            Kaum kapitalis tidak hanya ingin berhenti untuk bermain diwilayah pasar hilir saja, tetapi mereka terus merangsek untuk mencaplok sumber – sumber ekonomi di wilayah hulu. Mereka ingin menguasai wilayah – wilayah ekonomi yang seharusnya menjadi milik umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Wilayah ekonomi yang ingin terus mereka kuasai tersebut misalnya adalah berbagai macam sector pertambangan, sumber daya hutan, sumber daya air, minyak bumi, gas, jalan raya, plabuhan, bandara dan lain sebagainya. (Terkait Baca: UU No 22 Tahun 2001 tentang migas).

3.      Sector Kepemilikan Negara

            Kaum kapitalis juga melirik kepada perusahaan – perusahan yang banyak dimiliki oleh Negara. Dengan dalih demi efektivitas dan efisiensi perusahaan, mereka akan mendorong perusahaan milik Negara tersebut untuk go public, dengan jalan me lego sahamnya kepasar, dengan harga yang murah.

4.      Sector Kekuasaan

            Kaum kapitalis juga ingin memiliki rasa aman terhadap keberadaan perusahaan – perusahaan mereka. Jaminan rasa aman hanya dapat diperoleh jika mereka bisa merambah ke wilayah kekuasaan (pengusaha jadi penguasa). Sebab, disektor inilah berbagai produk hukum akan dibuat. Jika mereka mamasuki sector ini, maka mereka akan dengan mudah untuk dapat melahirkan berbagai produk hukum dan kebijakan yang dapat menggantungkan dan menjamin kelestarian kerajaan bisnis mereka (penjajahan ekonomi sudah masuk tataran dilgalkan melalui berbagai produk hukum, seperti perpu, Undang – undang dll yang sering tidak menguntungkan /memihak rakyat).

5.      Sector Moneter

            Nafsu serakah untuk terus menerus melakukan penjarahan kekayaan di berbagai sector dan ke berbagai negeri ternyata ingin terus mereka lakukan. Kaum kapitalis menciptakan sebuah mekanisme ekonomi yang dapat memperlicin seluruh sepak terjang mereka, yaitu dengan mewujudkan sebuah sistem moneter dengan menggunakan basis utama uang kertas. Dengan berbasiskan pada uang kertas, mereka akan mendapatkan 3 keuntungan sekaligus, yaitu: keuntungan dari seignorage, keuntungan dari suku bunga dan keuntungan dengan mempermainkan kurs bebas (sejak 14 agustus 1997)

6.      Sektor Pendidikan

            Sector pendidikan, sector ini harus terseret ke dalam lingkaran kaptitalisme, kepentingan kaum kapitalis, yaitu kebutuhan untuk memperoleh tenaga kerja yang sangat professional, memiliki skill yang tinggi dan mau di gaji dengan sangat murah. Caranya adalah melemparkan dunia pendidikan ke pasar bebas. Peran Negara untuk mengurus pendidikan harus di kurangi, subsidinya biaya pendidikan harus dihabisi, sehingga biaya pendidikan bisa menjadi mahal dan produk yang dihasilkan benar – benar sesuai dengan tuntunan pasar. Model pendidikan seperti ini hanya mengasilkan manusia – manusia yang pragmatis, opurtunis dan hanya bermental kuli. Pendidikan seperti ini sangat sulit dapat menghasilkan manusia – manusia yang idealis dan yang mau berfikir untuk bangsa. (Jurnal Ekonomi & Pendidika, Volume 6 Nomor 2, November 2009 Supriyanto)

4.      Faktor yang memperngaruhi karakteristik Perekonomian Indonesia

            Ada beberapa factor yang sangat mempengaruhi karakteristik perekonomian Indonesia, antara lain :

Faktor Geografi

            Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia disebut juga Negara Nusantara.

Menurut Sutjipto (1975) Indonesia terdiri dari 13.677 pulau besar dan kecil : terbentang dari 6 LU sampai 11 LS sepanjang 61. 146 km. maka dari itu, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang berbeda – beda karena perbedaan SDA, SDm, kesuburan tanah, curah hujan. Selain itu Indonesia juga banyak perairan (menjadi Negara bahari) letaknya strategis karena, memilik posisi silang (antara benua asia dan benua Australia), menjadi jalur lalulintas dunia (antara laut atlantik dan laut pasifik) dan menjadi paru – paru dunia (memiliki hutan tropis terbesar).

            Indonesia menhadapi kesulitan komunikasi dan transportasi antar pulau baik untuk angkutan barang, maupun penumpang. Arus barang yang tidak lancer, perbedaan harga barang yang sangat tajam di masing – masing daerah, perbedaan kesempatan pendidikan dan lapangan pekerjaan semuanya itu merupakan potensi kesenjangan.

Factor Demografi

            Adanya permasalahan tentang penyebaran penduduk tidak merata, upah yang sangat randah untuk mata pencaharian tertentu (seperti petani, dan buruh tani) , kualitas SDm yang rendah, produktivitas rendah karena taraf hidup yang rendah. Padahal Indonesia berpenduduk lebih dari 210 juta orang membutuhkan berbagai barang, jasa dan fasilitas hidup dalam ukuran serba besar (pangan, sandang, perumahan dan lain – lain). Namun di lain pihak, kemampuan kita untuk berproduksi (produktivitasnya) rendah. Hal ini akan menciptakan kondisi munculnya rawan kemiskinan.

Faktor Sosial

            Dengan beragam budaya, adat isitiadat, tata nilai, agama dan kepercayaan yang berbeda – beda. Karena perbedaan latar belakang, pengetahuan dan kemampuan yang tidak sama, maka visi, presepsi, interpretasi dan reaksi mereka terhadap isu – isu yang bisa berbeda – beda yang sering kali menimbulkan konflik sosial.

            Factor budaya yang masih juga terpengaruh oleh budaya timur dikarenakan Indonesia merupakan salah satu bangsa timur yaitu bangsa yang merdeka dan membangun ekonomi sejak akhir perang dunia 2. Budaya timur atau yang disebut status Orientation berciri-ciri semangat hidupnya mengejar pangkat, kedudukan, status, (dengan symbol – symbol sosial). Etos kerjanya lemah, senang dengan bersantai-santai tetapi mempunyai tingkat di siplinnya rendah dan kurang menghargai waktu.

            Politik juga mempengaruhi karekteristik perekenomian Indonesia. Ratusan tahun bangsa Indonesia hidup dibawah pengaruh feodalisme dan kolonialisme. Cirri utama feodalisme antara lain adalah kutus individu (raja selalu diagungkan).

5.      Ilmu Ekonomi dan Studi-Studi Pembangunan

Studi pembangunan ekonomi adalah suatu cabang yang paling baru dari disiplin ilmu yang lebih luas yaitu ilmu ekonomi dan ekonomi politik. Pembahasan yang sistematis tentang masalah dan proses pembangunan ekonomi di afrika,asia dan amerika latin baru muncul sekitar 4 dasawarsa yang lalu. Namun, ada sementara kalangan yang tetap menyatakan bahwasanya ilmu ekonomi pembangunan (development economics) itu bukan merupakan cabang khusus dari ilmu ekonomi yang jelas-jelas memiliki cirri-ciri khas seperti hal nya ilmu makro ekonomi,ilmu ekonomi ketenagakerjaan (labor economics), ilmu keuangan Negara (public finance),atau ilmu ekonomi moneter (monetary economics).mereka menyatakan bahwa ilmu ekonomi pembangunan itu hanya merupakan campuran dari cabangcabang ilmu tersebut diatasdengan pemusatan perhatian secara khusus pada perekonomian pada masing-masing Negara-nagara di Afrika,Asia dan amerika latin.

6.      Hakikat Ilmu Ekonomi Pembangunan

Ekonomi tradisional (traditional economics), Adapun upaya untuk memanfaatkan sumber-sumber daya tersebut secara optimal agar dapat menghasilkan sebanyak mungkin barang dan jasa. Yang dimaksudkan dengan ilmu ekonomi tradisional adalah ilmu ekonomi klasik dan neo klasik yang banyak di ajarkan, terutama, dalam buku teks pengantar ekonomi di Amerika dan Inggris. Ilmu ekonomi neo klasik tradisional menitik beratkan pembahasannya pada aspek-aspek ekonomi dunia kapitalis yakni memulai dari pasar sempurna, kedaulatan konsumen penyesuaian harga secara otomatis serta pentingnya keseimbangan atau ekuilebrium atau segenap pasar output ( penawaran dan permintaan produk-produk berupa barang dan jasa ) dan pasar input ( penawaran dan permintaan sumber-sumber daya atau factor-faktor produksi, yakni tenaga kerja, modal, teknologi ).

Ilmu ekonomi politik ( political economy) lebih luas dari jangkauan ilmu ekonomi tradisional. Fokus khususnya antara lain adalah proses-proses social dan institusional yang memungkinkan kelompok-kelompok elit ekonomi dan politik mempengaruhi alokasi sumber-sumber daya produksi yang persediaannya selalu terbatas. Ilmu ekonomi politik itu intinya membahas kaitan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi, dengan perhatian utama pada peranan kekuasaan dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomi.

Ilmu ekonomi pembangunan (development economycs), selain mengupas cara-cara alokasi sumber daya produktif langka seefisien mungkin serta kesinambungan pertumbuhannya dari waktu ke waktu, ilmu ekonomi pembangunan juga memberi perhatian pada mekanisme ekonomi, social, politik dan kelembagaan, baik sector swasta maupun yang terdapat di sector pemerintah/ public.

7.      Hakikat Pembangunan Nasional

            Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal Ini berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

1.      Ada keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Unsur yang harus di perhatikan yang seimbang seperti halnya unsure manusia, unsur social budaya.

2.      Pembangunan adalah merata untuk seluruh masyarakat dan seluruh wilayah tanah air.

3.      Subyek dan obyek pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan harus bekepribadian Indonesia dan menghasilkan manusia dan masyarakat yang tetap berkepribadian Indonesia.

4.      Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan pemerintah saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

8.      Tujuan Pembangunan Nasional

            Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea ke IV, yaitu …melindungi sejenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagai mana terdapat di alinea 2 pembukaan UUD 1945.

9.      Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Keterbukaan

Persoalan kemiskinan menjadi sebuah topik yang sering di perbincangkan. Menurut pandangan Sumitro Djojohadikusumo yang di ungkapkan pada siding pleno ISEI ( Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) di bukittinggi mendapatkan tanggapan hangat dari ahli ilmu ekonomi dan ilmu social lainya (Kompas, 30 Juni, 1 Juli, 4 Juli, dan 10 Juli 1989).

Sebenarnya kurang tepat bila pandangan itu di sebut sebagai Pleidoi Orde Baru. Berbagai kemajuan yang menunjukan perbaikan pada pembagian pendapatan mesyarakat serta pengurangan kemiskinan absolute. Selanjutnya dengan data SUSENAS dan patokan bank dunia di hitung tingkat ketimpangan masyarakat yang menunjuk pada posisi Indonesia yaitu low inequality, atau ketimpangan yang lebih rendah. Untuk kemiskinan absolute di  gunakan tahun 1976-1986, untuk distribusi pendapatan dari 1980-1987 dan indeks nilai tukar dari 1984-1989 ( Januari ).

Tetapi sumitro tidak semata-mata melihat kecederungan-kecenderungan di atas saja. Ia juga mengungkapkan masalah kesempatan kerja dan pengangguran, dan di sini keadaannya tidak menggembirakan. Persoalan penting dari hubungan pertumbuhan ekonomi, Kemiskinan dan pembagian pendapatan nasional adalah pertumbuhan mengurangi kemiskinan.

10.  Ciri-ciri  Sistem Ekonomi

Ciri-ciri system ekonomi antara lain :

1.      System ekonomi tradisional

-          Belum adanya pembagian kerja yang jelas

-          Ketergantungan pada sector pertanian/agraris

-          Ikatan tradisi bersifat kekeluargaan sehingga kurang dinamis

-          Teknologi produksi sederhana

2.      System ekonomi terpusat/ komando ( sosialis )

-          Kegiatan perekonomian dari produksi distribusi dan konsumsi serta harga di tetapkan pemerintah dengan peraturan Negara

-          Hak milik perorangan atau swasta tidak di akui sehingga kebebasan individu dalam berusaha tidak ada

-          Alat-alat produksi di kuasai oleh Negara

3.      System ekonomi liberal ( kapitalis )

-          Diakuinya kebebasan pihak swasta/masyarakat untuk melakukan tindakan ekonomi

-          Diakuinya kebebasan memiliki barang  modal ( barang capital )

-          Dalam melakukan tindakan ekonomi di landasi semangat untuk mencari keuntungan sendiri

4.      System ekonomi campuran

-          Adanya pembatasan pihak swasta oleh Negara pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh Negara

-          Mekanisme kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar adalah campur tangan pemeritah dengan berbagai kebijakan ekonomi

-          Hak  milik perorangan di akui tetapi penggunaannya tidak  boleh merugikan kepentingan umum

5.      System ekonomi pancasila

Pasal 33 setelah amandemen 2002

-          Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan

-          Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh Negara

-          Bumi dan air dan kekayaan alamyang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

-          Perekonomian nasional di selenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi denga prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan linkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dan kemajuan kesatuan ekonomi nasional.

BAB 3
PENUTUP

Kesimpulan

            Indicator yang paling mudah digunakan untuk memahami apakah sebuah Negara itu bercorak kapitalisme ataukah sosialisme ? adalah dengan melihat seberapa besar pihak swasta atau pihak Negara menguasai sector ekonomi. jika sector – sector ekonomi lebih banyak dikuasai oleh pihak swasta, maka Negara tersebut cenderung bercorak kapitalisme. Sebaliknya, jika ekonomi lebih banyak dikendalikan oleh Negara, maka lebih bercorak sosialisme.

            Jika menggunakan tolak ukur di atas, maka jejak kapitalisme di Indonesia dapat di telusuri ketika Indonesia mulai memasuki era permintaan orde baru tepatnya dimulai sejak maret 1966. Orientasi permintaan orba sangat bertolak belakang dengan era sebelumnya. Kebijakan orba lebih berpihak kepada barat dan menjauhi ideology komunis.

            Menjelang awal tahun 1970 an atas kerja sama Bank Dunia, dana moneter Internasional (IMF), Bank pembanguna asia (ADB) dibentuk suatu konsorium inter Government Group on Indonesian (IGGI) yang terdiri atas sejumlah Negara industry maju termasuk jepang untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Saat itulah Indonesia dianggap telah menggeser sistem ekonominya dari sosialisme lebih ke arah semikapitalisme (tambunan,1998).

            Memasuki periode akhir 1980 an dan awal 1990 an sistem ekonomi indonesia terus mengalami pergeseran. Menilik kebijakan yang banyak di tempuh pemerintah, kita dapat menilai bahwa ada sebuah mainstream sistem ekonomi telah di pilih atau telah dipaksakan kepada Negara kita.